SeputarJonggol – Hammam Riza selaku Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memberikan sedikit bocoran mengenai isi rancangan peraturan presiden (Perpres) mengenai kendaraan listrik.
Hammam menjelaskan bahwa aturan tersebut hanya akan mengatur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) untuk transportasi jalan. Sedangkan kendaraan listrik berjenis hybrid dan plug-in hybrid tidak diatur dalam perpres tersebut.
Masih menurut Hammam, nantinya perusahan industri kendaraan bermotor listrik (KBL) harus memenuhi sejumlah kewajiban apabila ingin mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia.
“Pasal 6 disampaikan perusahaan industri KBL berbasis baterai wajib membangun fasilitas manufaktur dalam negeri, industri komponen KBL harus mendorong tumbuhnya industri KBL di Indonesia,” ungkap Hammam di Gedung BPPT 2, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).
Lebih jauh, Hammam juga memaparkan bahwa dalam rancangan perpres tersebut juga akan mengatur mengenai kerja sama antar pihak dalam mendorong pengembangan mobil listrik di Indonesia.
“Di dalam bagian kedua dalam pasal 7, disampaikan mengenai bahwa pemerintah pusat, pemda, dan perusahaan industri dapat bersinergi melakukan penelitian pengembangan dan inovasi teknologi industri KBL berbasis baterai,” beber Hammam.
Hingga saat ini, rancangan perpres mengenai kendaraan listrik pun telah berada di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kapan tepatnya Presiden Jokowi akan mengesahkan aturan tersebut, Hammam mengaku belum tahu pasti. Namun, Hammam mengatakan bahwa rancangan perpres tersebut akan ditandatangani tahun ini.
“(Rancangan Perpres) sudah diantar ke sana, sudah di meja Presiden,” pungkasnya.

Melihat tren dunia saat ini, nampaknya perkembangan mobil listrik yang tentunya tidak menggunakan bahan bakar ini akan dapat diterima masyarakat dengan baik, serta diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar yang persediaannya semakin menipis. (py)