SeputarJonggol.com – Baru-baru ini tersiar kabar tentang tidak sinkronnya data Corona antara pemerintah dengan BNPB. Akibatnya, masyarakat yang membaca kabar data dari kedua sumber ini menjadi bingung.
Menyikapi ketidaksinkronan data ini, pemerintah melalui juru bicaranya untuk Penanganan COIVD-19, Achmad Yurianto, mengatakan bahwa BNPB menggunakan data dari BPBD sementara pemerintah menggunakan data yang berasal dari Dinas Kesehatan.
“Pak Agus itu pakai datanya BPBD, saya menggunakan datanya Dinas Kesehatan,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto saat dihubungi media, Senin (6/4/2020).

Yuri mengatakan tidak sinkronnya data itu lantaran BPBD menghitung semua kasus positif berdasarkan rapid test. Sementara, data kasus positif yang digunakan pemerintah berpatokan pada pemeriksaan PCR.
“Karena BPBD itu menghitung semua kasus meskipun pemeriksaannya dengan rapid (test) dianggap positif. Kalau saya nggak, yang positif itu hanya yang (dari hasil pemeriksaan) PCR. Kemudian semua orang yang meninggal dengan confirm positif, maka meninggal karena COVID. Kalau belum ada confirm positif, saya tidak mengatakan meninggal karena COVID,” jelas Yuri.
Menurut Yuri, data milik pemerintah–yang update setiap harinya disampaikan oleh Yuri–mengikuti aturan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) soal pelaporan kasus positif berdasarkan PCR. Jika ingin datanya sinkron, Yuri meminta BNPB menyesuaikan data yang dimiliki Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Iya, itu protap kita (berdasarkan PCR), karena itu yang dilaporkan ke WHO. WHO kan tidak melaporkan rapid. Data Kemenkes cuma satu, kita menganut sistem satu data,” ujar Yuri.
“Ya, karena data yang dibuat ini bukan mau kita, ini maunya dunia begitu (sesuai WHO). Ya kalau mau BNPB yang menyesuaikan data kita, silakan saja disebut bahwa positif PCR berapa, positif rapid berapa, nggak ada masalah. Tapi jangan kemudian disebut dua-duanya positif, karena persepsi masyarakat akan beda pasti,” lanjut dia.
Sebelumnya diberitakan, Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo mengakui ada ketidaksinkronan data terkait virus Corona. Dia menekankan data yang disampaikan BNPB adalah milik Kementerian Kesehatan. BNPB, kata Agus, punya data sendiri.

“Ya memang betul adanya. Saya juga belum tahu kenapa bisa tidak sinkron, tapi kita punya data dua-duanya. Jadi BNPB mengumpulkan data, baik dari sisi daerah laporannya ada juga kita, dari sisi Kemenkes juga kita punya dua-duanya, kita sandingkan. Tapi yang dipublikasi, karena yang jubirnya Pak Yuri, jadi yang publikasi apa yang disampaikan Pak Yuri itu yang kita publikasikan,” jelas Agus dalam tayangan YouTube di channel Energy Academy Indonesia, seperti dilihat pada Senin (6/4).
“Tapi di belakang layar kita punya seluruh data. Kita menggunakan juga dengan provider telekomunikasi kita akan track kita catat seluruh nomor telepon dari kasus positif tadi sehingga kita bisa tahu dengan siapa saja orang ini berhubungan. Jadi kita bisa tahu, tracing-nya kita tahu semua,” imbuh Agus.