SeputarJonggol.com – Game Pokemon Go yang semakin digandrungi oleh masyarakat, tidak terkecuali aparatur negara di Indonesia, membuat panik pemerintah pusat. Meski pihak Menkominfo tidak akan melarang peredaran game Pokemon Go, namun tetap saja intansi lain merasa resah dan harus memproteksi wilayah kerjanya masing-masing.

Bahkan, secara resmi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, mengeluarkan surat edaran yang isinya melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermain game Pokemon Go!.

Pelarangan sejumlah instansi terhadap anggota untuk tidak memainkan game Pokemon Go ini didasari dari cara permainan asal Jepang ini yang memanfaatkan GPS serta mengharuskan pemainnya untuk berkeliling menemukan dan menangkap monster pokemon di berbagai lokasi.

Ada kekhawatiran bahwa permainan Pokemon Go ini dapat merekam serta mengirimkan citra dan lokasi yang seharusnya dirahasiakan.

Larangan ini dituangkan dalam surat Nomor B/2555/M.PANRB/07/2016. Yuddy menyebut bermain game virtual itu sebagai bentuk kewaspadaan nasional dan mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan dibidang keamanan dan kerahasiaan intansi pemerintah.

Selain itu, larangan bermain game yang sedang menjadi perhatian dunia itu menjaga produktivitas dan disiplpin ASN. Dengan tegas, Yuddy melarang para PNS bermain game di lingkungan pemerintahaan.

Dia juga mengimbau agar para pejabat pembina kepegawaian (PPK) dapat melakukan pemantauan dalam pelaksanaanya. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar merespon cepat surat edaran itu.

Menurutnya, tanpa surat edaran itupun seharusnya ASN melaksanakan hak dan kewajibanya.

“Sangat tidak pantas ASN melakukan perbuatan di jam kerja diluar tupoksinya,” ucapnya.

Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Bogor ini sudah merancang sebagai penegasan untuk menindaklanjuti surat tersebut dengan membuat surat edaran. (PY/dbs)